Menteri Maman secara resmi membuka Pesta Wirausaha Nasional (PWN) 2026 yang diselenggarakan Komunitas Tangan Di Atas (TDA) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (20/6).

Menteri Maman mengapresiasi konsistensi Komunitas TDA yang telah menyelenggarakan Pesta Wirausaha Nasional sejak 2007 sebagai wadah kolaborasi, pembelajaran, dan penguatan kemandirian para pelaku usaha di Indonesia.

“Saya mengapresiasi Komunitas Tangan Di Atas yang konsisten menyelenggarakan Pesta Wirausaha Nasional sejak 2007 sebagai ruang untuk memperkuat kemandirian wirausaha Indonesia,” ujar Menteri Maman.

Pesta Wirausaha Nasional 2026 yang berlangsung pada 20–21 Juni 2026 di Plenary Hall JICC menargetkan dihadiri sekitar 15.000 pengusaha UMKM dari berbagai daerah.

Beragam agenda dihadirkan, mulai dari pameran produk UMKM, talkshow bersama tokoh inspiratif, hingga business matching untuk memperluas jejaring dan peluang usaha.
Menurut Menteri Maman, selama dua dekade perjalanan TDA telah memberikan kontribusi nyata dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan melalui semangat kemandirian, optimisme, dan budaya berbagi. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi.

Saat ini sekitar 68 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif dari total populasi lebih dari 287 juta jiwa. Kondisi tersebut menjadi peluang besar apabila didukung dengan ekosistem usaha yang sehat sehingga mampu melahirkan lebih banyak wirausaha yang produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian UMKM terus memperkuat ekosistem kewirausahaan sekaligus mendorong peningkatan rasio kewirausahaan nasional yang ditargetkan mencapai 3,20 persen pada 2026 dan 3,60 persen pada 2029.

“Semangat Kementerian UMKM adalah memastikan setiap pemilik usaha dapat tumbuh dan berkembang melalui berbagai program dan layanan yang dihadirkan pemerintah,” katanya.

Salah satu langkah strategis yang terus dikembangkan adalah aplikasi SAPA UMKM sebagai platform terpadu yang ditujukan untuk menjangkau sekitar 57 juta UMKM di Indonesia.

Melalui platform tersebut, para pengusaha dapat mengakses layanan pembiayaan, sertifikasi, perizinan berusaha, pelatihan, hingga berbagai informasi pengembangan usaha secara lebih mudah.

Selain itu, SAPA UMKM juga dilengkapi fitur community chat yang menghubungkan para pengusaha UMKM dari Sabang sampai Merauke sehingga memperluas ruang kolaborasi, pertukaran pengalaman, dan peluang kemitraan antarpelaku usaha.

“Saya mengajak seluruh pengusaha UMKM bergabung ke SAPA UMKM. Saya optimistis platform ini akan terus dikembangkan sehingga semakin banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan usaha,” kata Menteri Maman.

Untuk mempercepat lahirnya wirausaha baru dan meningkatkan daya saing usaha, Kementerian UMKM juga memperkuat peran 754 lembaga inkubator bisnis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Lembaga tersebut memberikan pendampingan kepada calon wirausaha, wirausaha pemula, startup, hingga pengusaha UMKM agar mampu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing.

Di sisi lain, Kementerian UMKM bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga tengah menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500.000 UMKM.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang batas pengajuannya berakhir pada Oktober 2026.

“Kementerian UMKM siap hadir dalam setiap proses tumbuh kembang pengusaha UMKM agar semakin banyak usaha yang berkembang, membuka lapangan kerja, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat,” kata Menteri Maman. (Ikhsan)

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR antara Kementerian UMKM dan Bank NTB Syariah di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (19/6). Penandatanganan ini sekaligus menandai kembalinya Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR setelah vakum selama tujuh tahun.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro sekaligus Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan bergabungnya kembali Bank NTB Syariah merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pembiayaan bagi pengusaha UMKM, khususnya di Provinsi NTB.

“Alhamdulillah, Bank NTB Syariah kembali diaktivasi sebagai penyalur KUR dan menjadi lembaga penyalur KUR ke-43 secara nasional pada 2026. Kehadiran kembali Bank NTB Syariah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” ujar Riza saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan PKP antara Kementerian UMKM dan Bank NTB Syariah.

Riza menegaskan pemerintah terus mendorong agar penyaluran KUR semakin diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

“Sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan pangan, hingga ekonomi kreatif merupakan sektor-sektor yang perlu terus diperkuat melalui dukungan pembiayaan. Ketika pembiayaan masuk ke sektor produksi, lapangan kerja akan bertambah dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan daerah juga semakin besar,” katanya.

Menurut Riza, pembiayaan merupakan salah satu pilar penting dalam ekosistem pemberdayaan UMKM. Selain akses permodalan, pengusaha UMKM juga memerlukan dukungan berupa legalitas usaha, pendampingan, perluasan akses pasar dan digitalisasi, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok.

“Pembiayaan adalah pemicu. Namun keberhasilan UMKM baru akan benar-benar dirasakan ketika didukung ekosistem yang kuat sehingga produktivitas meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Mewakili Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, mengatakan kemudahan akses pembiayaan akan membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM, industri kreatif, dan sektor pariwisata untuk mengembangkan usahanya.

“Yang dibangun bukan hanya transaksi keuangan, tetapi juga harapan, lapangan kerja, dan masa depan masyarakat NTB,” kata Abul Chair.

Ia menegaskan keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui langkah konkret, salah satunya dengan menghadirkan akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan terjangkau.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB juga terus mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk menggerakkan perekonomian desa melalui program Desa Berdaya.

“Kami ingin setiap desa memiliki sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Abul Chair menambahkan penguatan UMKM memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perbankan, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

Karena itu, ia berharap Bank NTB Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra pendamping yang membantu pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, serta memperkuat literasi keuangan syariah.

“Kami juga berharap dukungan Kementerian UMKM terus diperluas sehingga semakin banyak UMKM NTB yang mampu menembus pasar nasional bahkan pasar global,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR.

Pada 2026, Bank NTB Syariah memperoleh alokasi KUR sebesar Rp40 miliar yang terdiri atas Rp30 miliar untuk pembiayaan UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Kami ingin pembiayaan ini benar-benar mendorong pertumbuhan sektor produktif dan membantu pengusaha UMKM berkembang secara berkelanjutan,” ujar Nazaruddin. (Ikhsan)

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya LPDB Koperasi dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional sekaligus memastikan pengembangan usaha produktif koperasi berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kunjungan diawali di KKMP Sampangan yang telah diresmikan operasionalnya pada 16 Mei 2026. Dalam waktu kurang dari satu bulan, koperasi tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan jumlah anggota mencapai 250 orang dan omzet usaha sekitar Rp60 juta per bulan.

Menurut Krisdianto, capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki prospek besar untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung oleh kolaborasi berbagai pihak.

“KKMP Sampangan menjadi contoh bagaimana koperasi dapat tumbuh cepat ketika mendapatkan dukungan masyarakat dan membangun kemitraan usaha yang kuat. Ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat,” ujar Krisdianto.

Selain memiliki gedung koperasi yang representatif, KKMP Sampangan juga telah menjalin berbagai kemitraan strategis untuk memperkuat usahanya. Koperasi tersebut bekerja sama dengan ID FOOD dalam penyediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, telur, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Di sisi lain, KKMP Sampangan juga bermitra dengan Pertamina dalam distribusi tabung gas serta membuka akses pemasaran bagi berbagai produk UMKM milik anggota koperasi. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi contoh bagaimana koperasi mampu menjadi penghubung antara pelaku industri, usaha mikro, dan masyarakat dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Krisdianto mengunjungi KUD Usaha Mina untuk meninjau langsung salah satu unit usaha unggulan koperasi berupa produksi es batu balok yang digunakan sebagai media pendingin untuk kebutuhan sektor perikanan.

Unit usaha tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan sekaligus mendukung rantai pasok sektor perikanan di wilayah pesisir. Menurut Krisdianto, usaha produktif seperti ini perlu terus didorong agar koperasi mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi anggotanya.

“Kami melihat banyak potensi usaha produktif yang dapat terus dikembangkan oleh koperasi. Kehadiran LPDB Koperasi adalah untuk memastikan koperasi memiliki akses pembiayaan yang memadai sehingga mampu meningkatkan skala usaha, memperluas manfaat ekonomi bagi anggota, dan memperkuat daya saingnya,” kata Krisdianto.

Melalui rangkaian kunjungan kerja tersebut, LPDB Koperasi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha produktif, serta perluasan kemitraan strategis agar koperasi semakin berdaya saing dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota maupun masyarakat luas.

Menurut Krisdianto, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya usaha yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat sekitar. Karena itu, LPDB Koperasi akan terus hadir mendukung koperasi yang memiliki potensi berkembang melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan. (Ikhsan)

Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika di Balikpapan, Kamis (18/6), mengatakan kegiatan yang diselenggarakan melalui Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro bekerja sama dengan TikTok Shop by Tokopedia ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengusaha mikro dalam memanfaatkan teknologi digital dan pemasaran berbasis konten untuk memperluas akses pasar.

Kegiatan yang berlangsung di Galeri Dekranasda & UKM Center Balikpapan, Rabu (17/6), diikuti sekitar 70 pengusaha UMKM dari Kota Balikpapan dan sekitarnya. “Pelatihan dirancang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai pemasaran digital, tetapi juga membekali peserta dengan praktik langsung agar mampu menerapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan perubahan perilaku konsumen saat ini,” katanya.

Ia berpendapat, transformasi digital kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi pengusaha UMKM untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pasar.

“Saat ini pola belanja masyarakat semakin dipengaruhi oleh konten digital. Karena itu, pengusaha UMKM perlu memahami bagaimana memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk membangun visibilitas produk, menjangkau konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan penjualan secara berkelanjutan,” ujar Ari.

Menurut Ari, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian UMKM dalam mendukung Program Pro-Kesra 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja melalui penguatan kapasitas usaha mikro serta perluasan akses pemasaran berbasis digital. Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, Kementerian UMKM terus menghadirkan program yang mampu menjawab kebutuhan pengusaha di tengah perkembangan ekonomi digital.

Selama pelatihan, peserta memperoleh berbagai materi, mulai dari transformasi digital dan perubahan perilaku pasar (market shift), strategi meningkatkan penjualan melalui konten (content-driven sales), teknik membuat video pemasaran yang efektif, hingga praktik memproduksi konten menggunakan telepon genggam yang siap dipublikasikan di berbagai platform digital.

Senior Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Vonny Susamto, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendukung pengembangan UMKM Indonesia melalui edukasi serta pemanfaatan teknologi digital yang dapat membantu pelaku usaha memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.

Selain memperoleh pelatihan pemasaran digital, peserta juga mendapatkan informasi mengenai pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya memperkuat legalitas usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun global.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Festival Pelindungan dan Kemudahan Usaha Mikro serta Program KUMITRA yang bertujuan memperluas akses usaha, memperkuat ekosistem kewirausahaan, dan membangun kemitraan bagi pengusaha mikro. Melalui program ini, pengusaha mikro diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta semakin adaptif menghadapi perkembangan ekonomi digital sehingga dapat naik kelas secara berkelanjutan.

Melalui Program Juragan UMKM, Kementerian UMKM berharap semakin banyak pengusaha mikro yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pemasaran, memperluas jangkauan pasar, serta mengembangkan usahanya menjadi lebih tangguh, berdaya saing, dan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. (Ikhsan)

Hal tersebut disampaikan Wamenkop saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DEKOPINWIL Jawa Timur di Surabaya, Selasa malam (9/6/2026). Turut hadir dalam kegiatan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslachah, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari, Ketua Harian DEKOPIN Priskhianto, Ketua DEKOPINWIL Jawa Timur Slamet Sutanto, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada DEKOPINWIL Jawa Timur atas terselenggaranya Rakerwil. Ini merupakan forum strategis untuk melakukan konsolidasi gerakan koperasi, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pembangunan ekonomi ke depan,” ujar Wamenkop Farida.

Menurutnya, di tengah berbagai tantangan ekonomi global, nilai-nilai koperasi justru semakin relevan sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan berusaha, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

“Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang modern, profesional, sehat, dan mampu bersaing di tengah perubahan zaman,” ujarnya.

Wamenkop menjelaskan bahwa salah satu agenda strategis nasional saat ini adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut merupakan upaya besar pemerintah untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa dan kelurahan, memperkuat rantai pasok nasional, memperluas akses pembiayaan masyarakat, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta menghadirkan layanan ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Di Jawa Timur sendiri, telah terbentuk sebanyak 8.494 KDKMP yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Bahkan pada peringatan Hari Koperasi Nasional Tahun 2026 di Kabupaten Nganjuk, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 KDKMP secara nasional, dengan 530 unit di antaranya berada di Provinsi Jawa Timur.

“Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur berada di garis depan implementasi program strategis nasional tersebut,” ujarnya.

Karena itu, Wamenkop menilai peran DEKOPIN dan DEKOPINWIL menjadi semakin penting. Pemerintah dapat menyiapkan kebijakan, regulasi, dan ekosistem pendukung, namun gerakan koperasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai, prinsip, dan jati diri koperasi.

“Saya menyambut baik komitmen DEKOPIN dan DEKOPINWIL Jawa Timur untuk terus mengawal, mendampingi, dan memperkuat KDKMP,” tegasnya.

Wamenkop berharap DEKOPINWIL Jawa Timur dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pendidikan perkoperasian, meningkatkan kapasitas pengurus dan pengawas, serta memastikan setiap KDKMP berkembang sebagai koperasi yang sehat, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Lebih lanjut, Wamenkop menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan koperasi nasional. Berdasarkan data Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi, provinsi ini memiliki 29.233 koperasi aktif dengan jumlah anggota mencapai 7.021.652 orang dan volume usaha sebesar Rp44,34 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu pusat kekuatan gerakan koperasi Indonesia yang berpotensi menjadi lokomotif pengembangan koperasi nasional, termasuk dalam mengawal keberhasilan program KDKMP.

“Saya berharap Jawa Timur dapat menjadi salah satu lokomotif keberhasilan pengembangan KDKMP di Indonesia. Mari memperkuat kolaborasi dan membangun sinergi yang lebih erat antara gerakan koperasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya. (Ikhsan)

Dalam rapat tersebut, Menteri Maman menyampaikan bahwa pemberdayaan UMKM selama hampir dua dekade masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang memerlukan pembaruan agar tetap relevan menghadapi transformasi ekonomi dan teknologi.

“Undang-Undang UMKM belum banyak mengikuti perkembangan teknologi. Kementerian UMKM tidak mungkin mengelola 57 juta UMKM dengan pendekatan konvensional. Karena itu, revisi Undang-Undang UMKM diperlukan sebagai langkah untuk melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan daya saing UMKM,” ujar Menteri Maman.

Ia menjelaskan berbagai ketentuan mengenai UMKM saat ini tersebar di sejumlah regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan perbedaan pendekatan dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

Oleh karena itu, revisi Undang-Undang UMKM diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan agar lebih efektif dan terintegrasi.

Menteri Maman mengungkapkan Kementerian UMKM tengah menyiapkan revisi Undang-Undang UMKM yang akan mencakup berbagai aspek strategis, antara lain penguatan sistem pemberdayaan UMKM, pengembangan sistem satu data dan koordinasi program, peningkatan literasi dan infrastruktur teknologi, pengaturan ekonomi digital dan platform marketplace, bantuan serta pelindungan hukum, hingga penguatan sistem pendampingan usaha.

Menurutnya, aspek pelindungan juga menjadi perhatian penting karena jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di berbagai daerah masih rentan menghadapi berbagai praktik yang merugikan usaha mereka.

“Jutaan UMKM tersebar di seluruh Indonesia. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk praktik pungutan liar dan premanisme, namun sering kali tidak memiliki saluran pengaduan yang memadai. Karena itu, kami menyiapkan strategi perlindungan yang lebih kuat,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti tantangan yang dihadapi pengusaha UMKM dalam ekosistem perdagangan digital. Meningkatnya aktivitas usaha melalui platform e-commerce perlu diimbangi dengan regulasi yang mampu menciptakan hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para pengusaha UMKM.

Revisi Undang-Undang UMKM juga akan mengatur penguatan kemitraan strategis dan integrasi UMKM ke dalam rantai pasok, pelindungan dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan masuknya produk impor murah, mekanisme pemulihan usaha saat terjadi krisis maupun bencana, pengembangan sistem pembiayaan modern dan bentuk agunan baru, perluasan akses pasar dan internasionalisasi usaha, hingga penguatan pengawasan serta penerapan sanksi.

“Undang-Undang UMKM yang ada saat ini belum mengatur sanksi yang mengikat. Ke depan, perlu ada instrumen yang mampu memastikan seluruh pihak menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan daya saing UMKM,” kata Menteri Maman.

Dalam upaya memperkuat efektivitas kebijakan pemberdayaan, Kementerian UMKM juga telah menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 2 Tahun 2026 tentang klasifikasi UMKM. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam pengelompokan UMKM berdasarkan parameter tertentu sehingga program dan kebijakan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

Selain itu, Kementerian UMKM saat ini juga tengah menyusun sejumlah regulasi strategis lainnya, antara lain terkait permohonan wilayah izin usaha pertambangan bagi UMKM, pelindungan UMKM dalam sistem perdagangan elektronik, serta kebijakan pengembangan UMKM nasional.

Menurut Menteri Maman, berbagai kebijakan tersebut nantinya akan terintegrasi melalui platform SAPA UMKM yang menjadi sistem layanan dan pendataan nasional bagi pengusaha UMKM.

“Seluruh kebijakan ini akan diimplementasikan kepada para pengusaha UMKM yang telah melakukan onboarding melalui sistem SAPA UMKM,” kata Menteri Maman.

Pada kesempatan yang sama Menteri Maman juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 sebesar Rp295 triliun.

“Penyaluran ini diarahkan dengan porsi 65 persen untuk sektor produksi dan ditargetkan menjangkau 1.372.311 debitur baru serta melahirkan 1.105.793 debitur graduasi,” katanya.

Sementara itu, sepanjang 2025 realisasi penyaluran KUR mencapai Rp270 triliun kepada 4,58 juta debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta merupakan debitur baru dan 1,5 juta lainnya telah berhasil naik kelas atau menjadi debitur graduasi.

Meski berbagai program pemberdayaan terus menunjukkan perkembangan positif, Menteri Maman menilai kerangka regulasi yang menjadi dasar pengembangan UMKM perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan zaman.

Upaya Kementerian UMKM dalam memperkuat tata kelola dan akselerasi pemberdayaan usaha mendapat apresiasi dari Komite IV DPD RI.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana menilai peluncuran SAPA UMKM merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat sinergi berbagai program pemberdayaan dan pemasaran UMKM dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

“Keberadaan SAPA UMKM sangat visioner. Jika berjalan optimal, platform ini berpotensi menyederhanakan rantai pemasaran sekaligus memperkuat pemberdayaan UMKM secara lebih efektif,” ujar Elviana. (Ikhsan)

Direktur Utama Sido Muncul, Irwan Hidayat, mengatakan perseroan tetap mewaspadai sejumlah tantangan eksternal, termasuk dinamika geopolitik global yang mendorong kenaikan harga bahan kemasan (packaging). Meski demikian, kondisi tersebut dinilai masih dapat dikelola karena sekitar 90% bahan baku yang digunakan berasal dari dalam negeri, sehingga dampak fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah relatif terbatas.

“Dengan 90% bahan baku berasal dari dalam negeri, dampak fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah relatif terbatas,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, Sido Muncul terus memperkuat investasi pada sektor hulu herbal nasional. Perseroan meningkatkan kegiatan riset guna memperbaiki kualitas tanaman rempah sebagai bahan baku utama produk herbal. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan penelitian tanaman obat untuk berbagai penyakit, seperti kanker, diabetes melitus, hingga peningkatan daya tahan tubuh. Sejumlah produk bahkan telah memasuki tahap uji praklinis.

Sebagai bagian dari strategi pengembangan jangka panjang, Sido Muncul meluncurkan platform edukasi digital HerbalPedia. Platform ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengobatan berbasis herbal sekaligus memperkuat penetrasi produk suplemen herbal di pasar.

Di sisi lain, ekspansi pasar internasional juga terus didorong. Pada tahun ini, perusahaan membidik masuk ke pasar Arab Saudi serta memperluas penetrasi di kawasan ASEAN dan Afrika melalui jalur pasar mainstream.

“Kami juga terus menjaga kualitas produk secara konsisten di seluruh lini bisnis serta mengoptimalkan efisiensi biaya melalui peningkatan efektivitas produksi, kemasan, pengelolaan pemasok, iklan dan promosi, serta rantai pasok,” lanjut Irwan.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026, Sido Muncul mencatat pendapatan sebesar Rp640,5 miliar, turun sekitar 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp789,1 miliar.

Namun, Irwan menegaskan bahwa penurunan tersebut bukan disebabkan oleh melemahnya permintaan konsumen, melainkan akibat normalisasi persediaan di tingkat distributor. Akumulasi stok tersebut dipengaruhi oleh pola penjualan berjenjang serta pembelian distributor dengan harga lama pada akhir tahun 2025.

Menurutnya, persediaan barang yang terlalu tinggi di tingkat distributor berpotensi menimbulkan inefisiensi dan mengganggu stabilitas harga produk di pasar. Meski demikian, permintaan di tingkat ritel masih tetap kuat, terutama di wilayah Jawa dan Sumatra.

Produk-produk herbal unggulan Sido Muncul, seperti Tolak Angin, Kuku Bima Ener-G!, Esemag, dan Tolak Linu, masih mendominasi pasar herbal nasional. Bahkan, Tolak Angin disebut menguasai sekitar 72% pangsa pasar.

Irwan menilai industri herbal masih memiliki prospek yang sangat cerah seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta tren gaya hidup alami yang terus berkembang. (Ikhsan)

Kolaborasi tersebut menjadi tonggak penting dalam pembangunan ekosistem industri gula nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan melibatkan petani tebu, koperasi, industri pengolahan, hingga jaringan pemasaran dalam satu rantai nilai usaha yang saling terhubung.

Hadir mendampingi Menteri Koperasi, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Henra Saragih, Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Harmonisasi dan Kolaborasi Ekosistem Koperasi, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto.

Dalam sambutannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa model kemitraan koperasi seperti ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat hilirisasi sektor pertanian dan mewujudkan swasembada gula nasional.

“Kerja sama ini menunjukkan koperasi mampu menjadi pelaku utama dalam sektor produksi, distribusi, dan hilirisasi untuk memperkuat ekonomi rakyat. Koperasi perlu terus didorong agar tidak hanya bergerak pada sektor pembiayaan, tetapi juga berperan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi. Untuk menuju swasembada gula sesuai arahan Presiden, kita akan mengurangi impor gula dan pada sisi lain menggenjot produksi gula nasional,” ujar Ferry Juliantono.

Menteri Koperasi juga menitipkan pesan agar pengembangan industri gula berbasis koperasi dapat melibatkan semakin banyak petani tebu dan masyarakat sekitar. Menurutnya, keberadaan industri koperasi harus memberikan manfaat ekonomi yang luas, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Kediri.

Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat merupakan koperasi mitra LPDB Koperasi yang bergerak di bidang komoditas dan ekspor, serta telah menerima pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi pada tahun 2025. Saat ini Koperasi KANA tengah memperkuat pengembangan industri gula melalui PT Indogula Jayabaya yang berlokasi di Kediri.

Sementara itu, Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri merupakan koperasi yang memiliki basis kuat pada sektor pemasaran dan distribusi komoditas pertanian, termasuk tebu.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menyambut baik terjalinnya kemitraan strategis tersebut. Menurutnya, kolaborasi antar koperasi yang terhubung dengan sektor produksi dan industri pengolahan merupakan model ideal dalam menciptakan koperasi yang kuat, modern, dan berkelanjutan.

“LPDB Koperasi tidak hanya hadir sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai katalisator pengembangan ekosistem usaha koperasi. Kerja sama antara Koperasi KANA, Koperasi Putra Harapan Jaya, dan PT Indogula Jayabaya menjadi contoh nyata bagaimana pembiayaan koperasi dapat mendorong tumbuhnya industri berbasis koperasi yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi anggota dan petani,” ujar Krisdianto.

Krisdianto menegaskan bahwa sektor gula merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki dampak luas terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, LPDB Koperasi terus mendukung koperasi yang bergerak pada sektor produktif dan memiliki orientasi hilirisasi.

“Kami melihat model bisnis yang dibangun dalam kerja sama ini sangat menjanjikan karena mengintegrasikan petani tebu, koperasi pemasaran, industri pengolahan, hingga akses pasar. Dengan ekosistem yang kuat, koperasi tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri gula nasional,” tambahnya.

Lebih lanjut, Krisdianto berharap kemitraan tersebut dapat menjadi role model bagi pengembangan koperasi sektor riil di berbagai daerah Indonesia, khususnya dalam mendukung agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, dan mempercepat transformasi ekonomi berbasis koperasi.

Melalui kerja sama ini, para pihak menargetkan terbentuknya rantai pasok gula nasional yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selain meningkatkan produktivitas tebu dan kapasitas pengolahan gula nasional, kemitraan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat posisi petani dalam rantai nilai industri sekaligus memperbesar kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. (Ikhsan)

“Saya menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mengambil langkah bersejarah, strategis dan visioner,” kata Menkop Ferry Juliantono saat acara launching Program Insersi Pendidikan Perkoperasian di Semarang, Jumat (5/6).

Ia menyampaikan bahwa Provinsi Jateng menjadi provinsi yang bersejarah bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Sebab dari Jawa Tengah, koperasi pertama kali berdiri yaitu di Banyumas. Atas inisiatif program Insersi Pendidikan Perkoperasian tersebut, Menkop bertekad untuk mendorong provinsi lainnya dapat meniru upaya dari Pemprov Jateng.

“Harapannya agar provinsi-provinsi lain bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah,” kata Menkop Ferry.

Menkop berharap melalui program ini dapat menjadi model pengembangan pendidikan perkoperasian yang sistematis dan berkelanjutan di lingkungan sekolah. Dengan begitu kedepannya generasi muda Indonesia dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam rangka mendukung peningkatan SDM koperasi.

“Melalui program insersi ini, kita ingin kurikulum koperasi secara utuh dapat diajarkan di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi,” katanya.

Program Insersi Pendidikan Perkoperasian ini menyasar lebih dari 6,3 juta peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan dengan tujuan menanamkan nilai-nilai koperasi tanpa menambah beban kurikulum. Program ini juga digadang-gadang menjadi model nasional dan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Menkop menegaskan bahwa sistem ekonomi nasional yang saat ini lebih condong ke sistem ekonomi kapitalistik secara perlahan-lahan didorong untuk kembali ke sistem ekonomi pancasila dengan menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui pemahaman yang benar terkait koperasi bagi kalangan muda melalui sistem pendidikan insersi tersebut.

Menkop Ferry juga menyinggung Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini masih memberlakukan aturan lama yaitu UU No 25 tahun 1992. Undang-undang ini perlu diperbaharui dalam rangka mewujudkan iklim koperasi yang berdaya saing tinggi serta sesuai dengan kondisi terkini.

Oleh karena itu Kemenkop bersama stakeholder lainnya berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan RUU Perkoperasian di DPR agar dapat segera dilaksanakan dan disahkan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan koperasi adalah amanat konstitusi sekaligus sokoguru perekonomian nasional. Menurutnya program ini mengintegrasikan materi koperasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada sehingga tanpa harus menambah mata pelajaran baru.

“Hari ini kita sedang menanam benih peradaban ekonomi masa depan. Kita sedang menyiapkan jutaan anak-anak Jawa Tengah agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, bergotong royong, dan mampu membangun kesejahteraan bersama melalui koperasi,” kata Ahmad Luthfi.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng Eddy S. Bramiyanto menambahkan proses penyusunan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian ini dilaksanakan secara bertahap dan kolaboratif sejak Triwulan IV Tahun 2025. Komunikasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya terus dilakukan agar program ini efektif dilaksanakan.

“Melalui sinergi yang kuat, Jawa Tengah diharapkan menjadi pelopor pendidikan perkoperasian yang terintegrasi dalam pembelajaran guna membentuk generasi yang berkarakter gotong royong, berjiwa kewirausahaan, dan memahami ekonomi kerakyatan,” ucapnya. (Ikhsan)

Menteri Maman menjelaskan, penyaluran Banpres akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp600 miliar akan direalisasikan pada 2026, sedangkan tahap kedua dengan nilai yang sama akan disalurkan pada 2027.

“Banpres akan ada dua tahap, tahap pertama sebesar Rp600 miliar di tahun 2026, dan tahap kedua dengan jumlah yang sama di tahun 2027,” ujar Menteri Maman di Jakarta, Rabu (3/6).

Menurut Menteri Maman, bantuan tersebut merupakan bentuk respons Presiden Prabowo Subianto terhadap aspirasi pengusaha mikro yang terdampak bencana dan membutuhkan dukungan untuk memulihkan kegiatan usahanya.

Ia menambahkan, anggaran Banpres bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi bagian dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Melalui program rehabilitasi ekonomi tersebut, pemerintah menargetkan sebanyak 200 ribu pengusaha mikro dapat menerima manfaat bantuan. Setiap penerima akan memperoleh bantuan stimulan modal usaha sebesar Rp3 juta.

“Bantuan modal senilai Rp3 juta hanya diberikan kepada pengusaha yang belum mengakses pembiayaan perbankan. Sementara bagi yang sudah memperoleh akses pembiayaan bank, penanganannya dilakukan melalui mekanisme yang tersedia di sektor perbankan,” kata Menteri Maman.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah pusat dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat guna menyiapkan proses pendataan serta verifikasi calon penerima manfaat.

“Untuk saudara-saudara kami di Aceh, Sumut, dan Sumbar, saat ini kami sudah mulai melakukan berbagai persiapan. Program Klinik UMKM di masing-masing daerah juga masih terus berjalan hingga saat ini,” ujarnya.

Menteri Maman berharap Banpres tersebut dapat membantu pengusaha mikro yang terdampak bencana untuk kembali bangkit dan menjalankan usahanya.

Dukungan tersebut diharapkan mampu membantu pemulihan aset usaha, peralatan produksi, serta permodalan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan.

“Pemerintah ingin memastikan para pengusaha UMKM yang terdampak bencana memiliki kesempatan untuk kembali produktif, memperkuat usahanya, dan melanjutkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah maupun nasional,” kata Menteri Maman. (Ikhsan)