BVK bukan semata-mata kebijakan visa, melainkan bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas, kemudahan perjalanan, dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional. Kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan.

Kementerian Pariwisata memandang bahwa Indonesia perlu melihat BVK dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat.

BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara.

Indonesia sejatinya memiliki pengalaman dalam menerapkan kebijakan BVK secara luas. Pada 2016, Indonesia pernah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara. Kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menjadi salah satu studi kasus yang berhasil, dengan kontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen, serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

Berdasarkan penyempurnaan perhitungan dengan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara diperkirakan lebih tinggi, yakni mencapai 32,4 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Selain itu, kajian WTTC juga menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan sejumlah bentuk fasilitasi visa lainnya. Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan new visa types yang berada pada 8,1 persen per tahun.

Dari perspektif kawasan, kebijakan visa Indonesia juga perlu terus diperkuat agar lebih kompetitif. Berdasarkan perbandingan terhadap negara-negara ASEAN, jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia saat ini masih relatif lebih terbatas dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Kementerian Pariwisata memahami bahwa kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat. Ada aspek kehati-hatian, keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional yang harus dijaga. Namun pada saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia.

Temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) juga menunjukkan bahwa penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk dapat mendorong peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara. Kajian APEC mencatat bahwa destinasi dapat memperoleh peningkatan kunjungan sebesar 7,2 persen hingga 27 persen melalui penghapusan persyaratan visa atau ketentuan masuk lainnya. Sebaliknya, penambahan hambatan masuk melalui travel authorization dalam situasi tanpa visa dapat menurunkan kedatangan wisatawan mancanegara hingga 29,3 persen.

Kementerian Pariwisata menilai temuan tersebut semakin menegaskan pentingnya kebijakan fasilitasi perjalanan sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Dengan kemudahan akses yang tepat, wisatawan berpotensi datang lebih banyak, tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak uang, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah, pelaku usaha, UMKM, serta tenaga kerja sektor pariwisata.

Karena itu, Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK. Formulasi tersebut diharapkan tetap menjaga aspek kehati-hatian dan kepentingan nasional, sekaligus mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global.

Pariwisata adalah sektor yang sangat sensitif terhadap aksesibilitas. Semakin mudah wisatawan datang, semakin besar peluang ekonomi yang dapat bergerak di destinasi. Karena itu, kebijakan BVK perlu dilihat sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata global. (Ikhsan)

Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Senin (22/6), diikuti oleh 347 pegawai.

Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain Antonio Wasono Imam Prakoso yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menjadi Kepala Biro Umum dan Hukum; Nova Arisne dari Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (_Event_) menjadi Kepala Biro Data dan Sistem Informasi; I Gusti Ayu Dewi Hendriyani dari Asisten Deputi Manajemen Strategis menjadi Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan; Indri Wahyu Susanti dari Kepala Biro Komunikasi menjadi Asisten Deputi Manajemen Strategis; serta Fransiskus Handoko dari Asisten Deputi Strategi _Event_ menjadi Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi.

Selain itu, Ari Prasetyo yang sebelumnya menjabat Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi dilantik sebagai Asisten Deputi Manajemen Investasi; Indera Dewantho dari Kepala Biro Data dan Sistem Informasi menjadi Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara III; Titik Lestari dari Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan menjadi Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (_Event_); serta Raden Wisnu Sindhutrisno dari Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara III menjadi Asisten Deputi Strategi Event.

“Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ucapan selamat kepada 347 pegawai yang pada hari ini resmi diambil sumpahnya dan dilantik,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Menpar berharap amanah yang diberikan kepada para PNS serta pejabat yang baru dilantik dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme dalam mendukung kinerja organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Menpar, pengambilan sumpah dan pelantikan bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan wujud komitmen moral dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

“Sumpah yang saudara dan saudari ucapkan mengandung makna kesetiaan kepada negara, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, serta komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Pelantikan ini juga menandai kepercayaan negara kepada saudara dan saudari. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menpar juga mengapresiasi dedikasi seluruh insan Kementerian Pariwisata yang telah berkontribusi menghadirkan berbagai capaian strategis sektor pariwisata dalam dua tahun terakhir. Pada 2025, sektor pariwisata berhasil mencatatkan devisa tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Indonesia, disertai rekor pergerakan wisatawan nusantara yang terus meningkat.

Prestasi tersebut semakin diperkuat dengan capaian Indonesia dalam ajang Global Travel Index (GTI) 2026 di Singapura. Indonesia berhasil menempati peringkat kedua dunia, naik tiga peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus mencatat peningkatan skor sebesar tiga poin. Pencapaian ini menjadi posisi tertinggi yang pernah diraih Indonesia sejak mengikuti ajang GTI.

Mengakhiri arahannya, Menpar menyampaikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pariwisata yang terus menunjukkan dedikasi dan semangat membangun sektor pariwisata nasional.

“Saya mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan jabatan ini sebagai ruang pengabdian. Jadilah ASN yang mampu menghadirkan solusi dan menciptakan inovasi guna membawa pariwisata Indonesia menjadi sektor yang semakin tangguh, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” ucap Menpar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa beserta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Pariwisata. (Ikhsan)

Menkop Ferry menjelaskan bahwa pengembangan ekosistem syariah tidak hanya didasarkan pada nilai ekonomi atau transaksi semata, namun juga perlu diukur dari seberapa besar dampaknya terhadap kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Di sisi inilah Indonesia memiliki peran strategis untuk memastikan tujuan pembangunan ekonomi syariah yaitu melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Koperasi bisa terlibat dalam kegiatan pengembangan takaful baik ini. Sebab di Indonesia memiliki kekuatan pada basis ekonomi rakyat yang besar, jaringan komunitas yang luas, serta gerakan koperasi yang tumbuh hingga ke tingkat desa,” kata Menkop dalam sambutannya pada acara Simposium yang digelar Menara Syariah dan Universitas Utara Malaysia (UUM) dengan tema “Reimagining Takaful for Sustainable World” di Menara Syariah PIK 2, Senin (22/6).

Turut hadir dalam acara tersebut Komisaris Utama Menara Syariah Harianto Solichin, Dekan Islamic Business School Universiti Utara Malaysia (UMM) Selamah Maamor, Dewan Pakar PP Muhammadiyah Aries Muftie, Dekan UMM of Asmadi Mohamed Naim, Pengurus Pusat MES Boy Rafly Amar, Sekjend MES sekaligus Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Ari Permana.

Dalam acara ini juga dilaksanakan dua penandatanganan Nota Kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilaksanakan antara Menara Syariah dengan UMM dan Menara Syariah dengan MES. Kerja sama ini terkait dengan rencana sinergi dan kolaborasi pengembangan ekosistem Industri Keuangan Syariah dan Takaful di Indonesia dan Malaysia serta menjadikan Menara Syariah sebagai simbol utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Menkop Ferry Juliantono menambahkan bahwa saat ini nilai konsumsi masyarakat muslim dunia pada sektor-sektor ekonomi syariah mencapai lebih dari USD2 triliun per tahun dan diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan lagi sekadar segmen pasar namun menjadi salah satu kekuatan penting dalam perekonomian global.

Dengan potensi penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 240 juta, Indonesia berpeluang besar untuk memastikan ekosistem industri keuangan syariah khususnya takaful dapat berkembang pesat. Terlebih dengan keberadaan keberadaan KDKMP akan menjadi instrumen program pengembangan ekonomi syariah dapat dijalankan hingga ke desa-desa.

“Nilai-nilai yang menjadi fondasi koperasi yaitu gotong royong, kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama, memiliki keselarasan yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah,” katanya.

Dalam konteks ini, industri takaful dipandang memiliki peran vital. Takaful bukan sekadar produk keuangan, tetapi manifestasi nilai ta’awun atau saling tolong-menolong. “Keberhasilan takaful harus diukur dari sejauh mana ia mampu menghadirkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan sosial, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Ferry.

Sebagai Ketua Harian MES, Menkop Ferry optimistis bahwa ekonomi syariah Indonesia akan terus tumbuh tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen, inovator, dan pusat pertumbuhan global. “Oleh karena itu kami memohon dukungan dari gerakan ekonomi syariah dan stakeholder terkait lainnya agar upaya ini dapat mendorong perubahan keadaan masyarakat di desa agar lebih sejahtera,” kata Menkop Ferry.

Sementara itu Komisaris Utama Menara Syariah Harianto Solichin berharap agar sinergi dan kesepakatan yang terjalin antara MES, UMM dan Menara Syariah dapat benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata. Ia menjelaskan bahwa potensi pengembangan ekonomi syariah dan takaful di Indonesia sangat besar dimana selama ini belum dioptimalkan. Untuk itu diperlukan kerja-kerja kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan MES dan UMM.

Dekan Islamic Business School Universiti Utara Malaysia (UMM) Selamah Maamor menambahkan bahwa rencana kerjasama untuk pengembangan industri ekonomi syariah antara Indonesia dan Malaysia telah digagas sejak 2024 lalu. Ia bersyukur kolaborasi kedua negara akhirnya dapat terwujud dan diperkuat dengan ketelibatan MES dalam misi besar tersebut.

“Kami dari Malaysia akan bersama dengan industri di Indonesia untuk memastikan bahwa industri asuransi syariah dan ekonomi bisa terwujud lebih baik dan lebih maju,” katanya. (Ikhsan)

Kampanye ini bertujuan mengajak para pengunjung, khususnya generasi muda memahami glow tidak hanya berasal dari penampilan luar, tetapi juga dari rasa percaya diri, energi positif, dan kebiasaan merawat diri dari dalam.

Melalui kombinasi vitamin C dan kolagen, Sido Muncul C+Collagen ingin mendorong masyarakat untuk memulai kebiasaan sederhana yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit sekaligus menunjang aktivitas sehari-hari.

Dalam gelaran yang berlangsung di Senayan City pada 12-14 Juni 2026 tersebut, pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif yang telah disiapkan di booth Sido Muncul C+Collagen.

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Mirror Selfie Challenge dengan total hadiah Rp 500 ribu untuk lima orang pemenang. Tantangan ini dihadirkan sebagai bagian dari kampanye ‘C the Glow’, yang mengajak generasi muda untuk merayakan kepercayaan diri dan mengekspresikan diri secara autentik. (Ikhsan)

Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, mengatakan UMKM 5K Run merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 yang diperingati setiap 10 Juni. Kegiatan ini tidak hanya mengampanyekan gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan dan memperkuat daya saing produk olahraga karya pelaku UMKM Indonesia.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang bagi UMKM lokal di sektor olahraga untuk menampilkan kualitas produknya kepada masyarakat,” ujar Loto.

Selain UMKM 5K Run, Kementerian UMKM juga menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026, antara lain Bursa Wirausaha Unggulan, Talkshow UMKM Insight, Bazar UMKM, serta Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 57 juta UMKM di Indonesia, dengan 2.881 pelaku usaha bergerak di industri olahraga. Menurut Loto, perkembangan tren olahraga lari yang semakin pesat menjadi peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Antusiasme masyarakat terhadap UMKM 5K Run terlihat dari 1.200 peserta yang mendaftar. Kegiatan ini juga menjadi ajang pemanasan menuju ASN Run 2026.

“Tren ini menunjukkan bahwa industri olahraga memiliki potensi pasar yang sangat besar. Momentum tersebut harus dimanfaatkan oleh para pengusaha UMKM untuk menghadirkan produk-produk lokal yang semakin kompetitif,” katanya.

Loto menegaskan UMKM 5K Run mengedepankan penggunaan produk dalam negeri secara penuh. Mulai dari perlengkapan hingga berbagai produk yang dipamerkan selama kegiatan berlangsung merupakan hasil karya pelaku UMKM Indonesia.

“UMKM 5K Run mengusung 100 persen penggunaan produk lokal. Kementerian UMKM berkomitmen mendorong produk UMKM naik kelas dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan industri olahraga yang sedang berkembang pesat,” katanya.

Sambil menunjukkan pakaian olahraga produksi lokal yang dikenakannya, Loto menegaskan bahwa kualitas produk UMKM Indonesia tidak kalah bersaing dengan merek internasional.

Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), untuk semakin bangga menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan UMKM yang menjadi salah satu pilar penting perekonomian nasional.

“Ayo gunakan produk-produk lokal agar UMKM kita semakin maju dan memperoleh manfaat ekonomi dari setiap kegiatan seperti ini,” ujarnya.

UMKM 5K Run terselenggara berkat kerja sama Kementerian UMKM dengan BRI, Pegadaian, PNM, BRI Life, serta para pihak lainnya.

Peserta UMKM 5K Run juga menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Irma Ayu Pramudika, pelari tercepat kedua kategori perempuan, menilai lomba lari perdana yang digelar Kementerian UMKM berlangsung sangat baik. Ia bahkan mengusulkan agar pada penyelenggaraan berikutnya ditambahkan kategori lari 10 kilometer.

“Semoga semakin banyak UMKM yang memperkenalkan brand-brand lokal sehingga mampu membawa masyarakat Indonesia semakin maju,” kata Irma.

Senada dengan itu, Cornelius Julian, peraih posisi kedua kategori putra, menilai UMKM 5K Run menjadi media yang efektif untuk memperkenalkan produk-produk lokal melalui kehadiran berbagai booth UMKM di kawasan Smesco Indonesia.

“Semoga semakin banyak booth UMKM yang menampilkan produk-produk lokal Indonesia di setiap event lari seperti ini,” ujarnya.

Kementerian UMKM juga memberikan apresiasi kepada Sri Purwanti yang tampil menggunakan busana berbahan 100 persen produk lokal paling unik, terdiri atas topi, kebaya, celana batik, sepatu, hingga jam tangan karya anak bangsa.

“Saya memang senang memakai produk lokal. Semoga masyarakat semakin bijak menggunakan produk Indonesia. Jangan pernah melewatkan produk lokal karena negeri ini memiliki begitu banyak karya kreatif dari para pelaku UMKM,” tuturnya.

Dari sisi pelaku usaha, Ika, pemilik usaha minuman Teja Fresh, mengaku terbantu dengan penyelenggaraan Bazar UMKM yang tidak memungut biaya sewa tenant. Menurutnya, kegiatan seperti ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan produknya kepada masyarakat.

“Kami berharap Kementerian UMKM bersama seluruh pemangku kepentingan terus menghadirkan lebih banyak kegiatan seperti ini. Untuk para pelaku UMKM, mari terus berjuang dan terus berusaha di tengah kondisi perekonomian saat ini,” katanya.

Hal senada disampaikan Nova Dewi, pemilik Suwe Ora Jamu. Ia menilai UMKM 5K Run bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pelaku UMKM dengan masyarakat dalam suasana yang sehat, penuh semangat, dan mendukung penggunaan produk lokal.

“Kami senang bisa terlibat, belajar dari sesama pejuang UMKM, sekaligus menyaksikan semangat luar biasa dari para pelari. Semoga kegiatan seperti ini semakin sering diselenggarakan,” ujar Nova. (Ikhsan)

Menteri Maman secara resmi membuka Pesta Wirausaha Nasional (PWN) 2026 yang diselenggarakan Komunitas Tangan Di Atas (TDA) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (20/6).

Menteri Maman mengapresiasi konsistensi Komunitas TDA yang telah menyelenggarakan Pesta Wirausaha Nasional sejak 2007 sebagai wadah kolaborasi, pembelajaran, dan penguatan kemandirian para pelaku usaha di Indonesia.

“Saya mengapresiasi Komunitas Tangan Di Atas yang konsisten menyelenggarakan Pesta Wirausaha Nasional sejak 2007 sebagai ruang untuk memperkuat kemandirian wirausaha Indonesia,” ujar Menteri Maman.

Pesta Wirausaha Nasional 2026 yang berlangsung pada 20–21 Juni 2026 di Plenary Hall JICC menargetkan dihadiri sekitar 15.000 pengusaha UMKM dari berbagai daerah.

Beragam agenda dihadirkan, mulai dari pameran produk UMKM, talkshow bersama tokoh inspiratif, hingga business matching untuk memperluas jejaring dan peluang usaha.
Menurut Menteri Maman, selama dua dekade perjalanan TDA telah memberikan kontribusi nyata dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan melalui semangat kemandirian, optimisme, dan budaya berbagi. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi.

Saat ini sekitar 68 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif dari total populasi lebih dari 287 juta jiwa. Kondisi tersebut menjadi peluang besar apabila didukung dengan ekosistem usaha yang sehat sehingga mampu melahirkan lebih banyak wirausaha yang produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian UMKM terus memperkuat ekosistem kewirausahaan sekaligus mendorong peningkatan rasio kewirausahaan nasional yang ditargetkan mencapai 3,20 persen pada 2026 dan 3,60 persen pada 2029.

“Semangat Kementerian UMKM adalah memastikan setiap pemilik usaha dapat tumbuh dan berkembang melalui berbagai program dan layanan yang dihadirkan pemerintah,” katanya.

Salah satu langkah strategis yang terus dikembangkan adalah aplikasi SAPA UMKM sebagai platform terpadu yang ditujukan untuk menjangkau sekitar 57 juta UMKM di Indonesia.

Melalui platform tersebut, para pengusaha dapat mengakses layanan pembiayaan, sertifikasi, perizinan berusaha, pelatihan, hingga berbagai informasi pengembangan usaha secara lebih mudah.

Selain itu, SAPA UMKM juga dilengkapi fitur community chat yang menghubungkan para pengusaha UMKM dari Sabang sampai Merauke sehingga memperluas ruang kolaborasi, pertukaran pengalaman, dan peluang kemitraan antarpelaku usaha.

“Saya mengajak seluruh pengusaha UMKM bergabung ke SAPA UMKM. Saya optimistis platform ini akan terus dikembangkan sehingga semakin banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan usaha,” kata Menteri Maman.

Untuk mempercepat lahirnya wirausaha baru dan meningkatkan daya saing usaha, Kementerian UMKM juga memperkuat peran 754 lembaga inkubator bisnis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Lembaga tersebut memberikan pendampingan kepada calon wirausaha, wirausaha pemula, startup, hingga pengusaha UMKM agar mampu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing.

Di sisi lain, Kementerian UMKM bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga tengah menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500.000 UMKM.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang batas pengajuannya berakhir pada Oktober 2026.

“Kementerian UMKM siap hadir dalam setiap proses tumbuh kembang pengusaha UMKM agar semakin banyak usaha yang berkembang, membuka lapangan kerja, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat,” kata Menteri Maman. (Ikhsan)

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR antara Kementerian UMKM dan Bank NTB Syariah di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (19/6). Penandatanganan ini sekaligus menandai kembalinya Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR setelah vakum selama tujuh tahun.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro sekaligus Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan bergabungnya kembali Bank NTB Syariah merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pembiayaan bagi pengusaha UMKM, khususnya di Provinsi NTB.

“Alhamdulillah, Bank NTB Syariah kembali diaktivasi sebagai penyalur KUR dan menjadi lembaga penyalur KUR ke-43 secara nasional pada 2026. Kehadiran kembali Bank NTB Syariah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” ujar Riza saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan PKP antara Kementerian UMKM dan Bank NTB Syariah.

Riza menegaskan pemerintah terus mendorong agar penyaluran KUR semakin diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

“Sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan pangan, hingga ekonomi kreatif merupakan sektor-sektor yang perlu terus diperkuat melalui dukungan pembiayaan. Ketika pembiayaan masuk ke sektor produksi, lapangan kerja akan bertambah dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan daerah juga semakin besar,” katanya.

Menurut Riza, pembiayaan merupakan salah satu pilar penting dalam ekosistem pemberdayaan UMKM. Selain akses permodalan, pengusaha UMKM juga memerlukan dukungan berupa legalitas usaha, pendampingan, perluasan akses pasar dan digitalisasi, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok.

“Pembiayaan adalah pemicu. Namun keberhasilan UMKM baru akan benar-benar dirasakan ketika didukung ekosistem yang kuat sehingga produktivitas meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Mewakili Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, mengatakan kemudahan akses pembiayaan akan membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM, industri kreatif, dan sektor pariwisata untuk mengembangkan usahanya.

“Yang dibangun bukan hanya transaksi keuangan, tetapi juga harapan, lapangan kerja, dan masa depan masyarakat NTB,” kata Abul Chair.

Ia menegaskan keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui langkah konkret, salah satunya dengan menghadirkan akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan terjangkau.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB juga terus mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk menggerakkan perekonomian desa melalui program Desa Berdaya.

“Kami ingin setiap desa memiliki sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Abul Chair menambahkan penguatan UMKM memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perbankan, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

Karena itu, ia berharap Bank NTB Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra pendamping yang membantu pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, serta memperkuat literasi keuangan syariah.

“Kami juga berharap dukungan Kementerian UMKM terus diperluas sehingga semakin banyak UMKM NTB yang mampu menembus pasar nasional bahkan pasar global,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR.

Pada 2026, Bank NTB Syariah memperoleh alokasi KUR sebesar Rp40 miliar yang terdiri atas Rp30 miliar untuk pembiayaan UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Kami ingin pembiayaan ini benar-benar mendorong pertumbuhan sektor produktif dan membantu pengusaha UMKM berkembang secara berkelanjutan,” ujar Nazaruddin. (Ikhsan)

Berdasarkan laporan keuangan bulanan BSN yang dirilis di website resminya, pendapatan pengelolaan dana bersih tercatat sebesar Rp1,13 triliun hingga Mei 2026 atau tumbuh 25,77% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp899,69 miliar.

Pertumbuhan kinerja BSN juga didukung oleh peningkatan pembiayaan yang disalurkan. Hingga Mei 2026, total pembiayaan BSN mencapai Rp58,38 triliun atau tumbuh 22,68% yoy dibandingkan Mei 2025 sebesar Rp47,59 triliun.

Sementara itu, total dana pihak ketiga (DPK) BSN tercatat mencapai Rp60,62 triliun atau meningkat 14,68% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp53,32 triliun.

Selain itu, BSN juga berhasil menjaga pertumbuhan profitabilitas operasional. Hingga Mei 2026, laba sebelum pencadangan (pre provision operating profit/PPOP) BSN mencapai Rp706,25 miliar atau meningkat 30,16% yoy dibandingkan Mei 2025 sebesar Rp542,61 miliar.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor sebelumnya menyampaikan pencapaian kinerja positif tersebut menjadi bukti bahwa proses penguatan bisnis yang dilakukan perseroan terus menunjukkan hasil yang baik meski di tengah tantangan kondisi geopolitik global. Menurutnya, BSN akan terus menjaga momentum pertumbuhan dengan memperkuat layanan dan menghadirkan solusi keuangan syariah yang semakin relevan bagi masyarakat Indonesia.

“Bank BSN menegaskan komitmen untuk memperkuat transformasi bisnis, memperluas layanan digital, dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan syariah nasional. Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” ujar Alex.

BSN juga akan terus melanjutkan berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan berbasis syariah.

Sebagai informasi, BSN telah mencatatkan kinerja impresif sejak kuartal I/2026 dan terus menjaga tren pertumbuhan positif hingga memasuki pertengahan tahun ini. (Ikhsan)

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya LPDB Koperasi dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional sekaligus memastikan pengembangan usaha produktif koperasi berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kunjungan diawali di KKMP Sampangan yang telah diresmikan operasionalnya pada 16 Mei 2026. Dalam waktu kurang dari satu bulan, koperasi tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan jumlah anggota mencapai 250 orang dan omzet usaha sekitar Rp60 juta per bulan.

Menurut Krisdianto, capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki prospek besar untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung oleh kolaborasi berbagai pihak.

“KKMP Sampangan menjadi contoh bagaimana koperasi dapat tumbuh cepat ketika mendapatkan dukungan masyarakat dan membangun kemitraan usaha yang kuat. Ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat,” ujar Krisdianto.

Selain memiliki gedung koperasi yang representatif, KKMP Sampangan juga telah menjalin berbagai kemitraan strategis untuk memperkuat usahanya. Koperasi tersebut bekerja sama dengan ID FOOD dalam penyediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, telur, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Di sisi lain, KKMP Sampangan juga bermitra dengan Pertamina dalam distribusi tabung gas serta membuka akses pemasaran bagi berbagai produk UMKM milik anggota koperasi. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi contoh bagaimana koperasi mampu menjadi penghubung antara pelaku industri, usaha mikro, dan masyarakat dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Krisdianto mengunjungi KUD Usaha Mina untuk meninjau langsung salah satu unit usaha unggulan koperasi berupa produksi es batu balok yang digunakan sebagai media pendingin untuk kebutuhan sektor perikanan.

Unit usaha tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan sekaligus mendukung rantai pasok sektor perikanan di wilayah pesisir. Menurut Krisdianto, usaha produktif seperti ini perlu terus didorong agar koperasi mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi anggotanya.

“Kami melihat banyak potensi usaha produktif yang dapat terus dikembangkan oleh koperasi. Kehadiran LPDB Koperasi adalah untuk memastikan koperasi memiliki akses pembiayaan yang memadai sehingga mampu meningkatkan skala usaha, memperluas manfaat ekonomi bagi anggota, dan memperkuat daya saingnya,” kata Krisdianto.

Melalui rangkaian kunjungan kerja tersebut, LPDB Koperasi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha produktif, serta perluasan kemitraan strategis agar koperasi semakin berdaya saing dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota maupun masyarakat luas.

Menurut Krisdianto, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya usaha yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat sekitar. Karena itu, LPDB Koperasi akan terus hadir mendukung koperasi yang memiliki potensi berkembang melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan. (Ikhsan)

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini, menjelaskan Forum Table Top BBWI 3B merupakan salah satu strategi untuk menjawab tantangan utama pariwisata Bali, yakni tingginya konsentrasi kunjungan wisatawan di kawasan Bali Selatan. Melalui kegiatan ini, arus kunjungan diharapkan dapat tersebar lebih merata sehingga manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Buleleng, Jembrana, maupun Banyuwangi.

“Program promosi 3B merupakan hasil kolaborasi strategis antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan seluruh pelaku industri pariwisata di ketiga kabupaten. Tujuannya jelas, yakni memperpanjang lama tinggal wisatawan atau _length of stay_ sekaligus meningkatkan nilai belanja mereka. Kami berharap forum ini menjadi wadah lahirnya transaksi bisnis dan kemitraan antara penjual dan penyusun paket wisata sehingga tercipta produk-produk wisata yang menarik dan siap menyambut momentum libur sekolah pada Juni–Juli,” kata Ni Made Ayu.

Kegiatan ini ditegaskannya menjadi langkah konkret untuk mendorong pemerataan kunjungan wisatawan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta membangun ekosistem pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, forum ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kampanye nasional #DiIndonesiaAja.

Bali hingga kini tetap menjadi destinasi utama atau _top of mind_ bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Data Kementerian Pariwisata menunjukkan, sepanjang Januari–April 2026 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta kunjungan, meningkat 8,24 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, dengan Bali sebagai pintu masuk utama.

Di sisi lain, pergerakan wisatawan nusantara juga terus menunjukkan tren positif. Pada kuartal I–II 2026 tercatat sebanyak 417,06 juta perjalanan wisatawan nusantara atau meningkat 1,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas distribusi manfaat ekonomi pariwisata ke berbagai daerah yang memiliki potensi besar namun belum berkembang secara optimal, seperti Bali Utara, Bali Barat, dan Banyuwangi.

Forum yang diselenggarakan pada Rabu, 10 Juni 2026, di Harris Sunset Road, Denpasar, Bali itu mempertemukan pelaku usaha pariwisata dari kawasan 3B dengan agen perjalanan dan penyelenggara perjalanan wisata (_travel agent/tour operator_).

Melalui format _table top_, kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan potensi destinasi dan industri pariwisata di ketiga wilayah tersebut, memperluas jejaring bisnis, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dinas pariwisata dari masing-masing daerah turut memaparkan kebijakan terbaru serta arah pengembangan pariwisata di wilayahnya kepada para pelaku industri.

Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Erwita Dianti, mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 30 pelaku usaha pariwisata terkurasi (_sellers_) yang mewakili sektor akomodasi, jasa pariwisata, dan desa wisata unggulan. Di antaranya adalah Plataran Menjangan Resort & Spa, Elevate Bali, Puri Dajuma Beach Eco-Resort & Spa, Umadewi Surf & Retreat, The Lovina, Villa So Long, dan Desa Wisata Les.

Sementara itu, sebanyak 90 pembeli terkurasi (_buyers_) turut berpartisipasi. Mereka berasal dari berbagai asosiasi industri pariwisata, seperti ASITA, AITTA, ASPPI, ASTINDO, dan INTOA, serta perusahaan perjalanan terkemuka, antara lain TUI Musement, Y&R MICE, Come2Indonesia, Pacto, Happy Trails, Indoplan, dan Manumadi.

“Kami secara khusus mengundang para _buyers_ yang memiliki reputasi tinggi, baik dari sisi kualitas layanan maupun tingkat kepercayaan masyarakat, untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata kawasan 3B. Sinergi ini diharapkan melahirkan produk dan paket wisata yang berkualitas, kompetitif, serta mampu menjawab kebutuhan wisatawan saat ini,” kata Erwita.

Forum Table Top Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Buleleng–Jembrana–Banyuwangi juga menjadi bagian dari implementasi strategi kampanye Bangga Berwisata di Indonesia dalam rangka meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara serta mendukung pencapaian target 1,2 miliar perjalanan wisatawan nusantara pada 2026.

Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan perjalanan wisata pada periode libur sekolah melalui promosi berbagai produk dan paket wisata alternatif yang berkualitas. Upaya tersebut sekaligus menjadi solusi dalam mendistribusikan kunjungan wisatawan sehingga tidak terpusat di kawasan Bali Selatan.

“Potensi transaksi yang dihasilkan dari kegiatan ini diperkirakan mencapai Rp3,67 miliar dengan potensi pemesanan produk, paket wisata, dan akomodasi sebanyak 6.830 orang. Selanjutnya, para _sellers_ akan menindaklanjuti komunikasi dengan seluruh _potential buyers_ terkait permintaan _contract rate_ maupun penjadwalan _site inspection_,” kata Erwita. (Ikhsan)